Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memegang peranan krusial dalam mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri. Namun, upaya ini tidak lepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah meretas kesenjangan antara ketersediaan fasilitas praktik yang modern dan kualitas guru yang belum merata. Dua aspek ini merupakan pilar utama penentu mutu lulusan SMK, dan peningkatan di keduanya menjadi sangat mendesak demi menjaga relevansi pendidikan vokasi di era industri 4.0.
Fasilitas praktik yang memadai adalah jantung dari pendidikan vokasi. Siswa SMK memerlukan akses ke peralatan dan teknologi yang sama canggihnya dengan yang digunakan di dunia industri. Namun, tidak semua SMK memiliki laboratorium atau bengkel dengan standar terkini, terutama di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pengadaan dan pemeliharaan peralatan. Misalnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Forum Kepala SMK Nasional pada April 2025 menunjukkan bahwa 40% SMK di luar Jawa masih menggunakan peralatan praktik yang berusia lebih dari 10 tahun. Ini jelas menjadi tantangan dalam meretas kesenjangan teknologi antara sekolah dan industri.
Selain fasilitas, kualitas dan kompetensi guru juga memegang peran vital. Guru SMK dituntut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keahlian praktis yang mutakhir dan mampu mengikuti perkembangan teknologi industri. Sayangnya, tidak semua guru memiliki kesempatan untuk memperbarui keterampilan mereka secara berkala atau memiliki pengalaman kerja yang relevan di industri. Pada 17 Juni 2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program pelatihan guru vokasi bersertifikat industri. Program ini menargetkan 5.000 guru SMK untuk mendapatkan pelatihan langsung dari praktisi industri hingga akhir tahun 2025, sebagai upaya meretas kesenjangan kompetensi.
Pemerintah, bersama dengan dunia usaha, terus berupaya meretas kesenjangan ini melalui berbagai program. Kemitraan link and match menjadi salah satu strategi utama, di mana perusahaan turut berinvestasi dalam fasilitas SMK dan menyediakan pelatihan bagi guru. Komisi X DPR RI, dalam rapat kerja dengan Kemendikbudristek pada 19 Juni 2025, juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk revitalisasi sarana prasarana dan peningkatan kapasitas guru SMK. Dengan investasi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, tantangan ini dapat diatasi, memastikan SMK terus menghasilkan lulusan kompeten yang siap bersaing di pasar kerja global.