Meskipun pendidikan vokasi di Indonesia terus digalakkan sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran, muncul permasalahan struktural yang meresahkan: kesenjangan lulusan di mana siswa vokasi sulit mendapatkan gaji di atas UMR (Upah Minimum Regional). Fenomena ini, yang diamati secara luas di institusi seperti SMK PGRI, menunjukkan bahwa adanya ijazah kejuruan saja tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan finansial. Pemecahan masalah ini memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya daya tawar lulusan.
Salah satu penyebab utama kesenjangan lulusan adalah kurangnya sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri yang high-value. Banyak SMK PGRI masih mengajarkan keterampilan yang sudah usang atau bersifat generik. Ketika siswa vokasi masuk ke pasar kerja, mereka dianggap kurang memiliki keahlian spesifik yang bernilai tinggi (niche skill) yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan besar. Akibatnya, mereka bersaing dalam pasar tenaga kerja massal, di mana upah cenderung ditekan mendekati atau bahkan di bawah UMR.
Faktor kedua yang menyebabkan siswa vokasi sulit mendapatkan gaji di atas UMR adalah lemahnya penguasaan soft skill dan kurangnya sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional. Di tengah melimpahnya jumlah lulusan, perusahaan cenderung memilih kandidat yang memiliki sertifikat profesi (BNSP atau internasional) sebagai validasi kompetensi, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik. Jika lulusan SMK PGRI hanya mengandalkan ijazah, mereka kehilangan daya tawar yang signifikan dalam negosiasi upah.
Masalah kesenjangan lulusan ini juga diperburuk oleh stigma dan persepsi publik terhadap pendidikan vokasi. Banyak perusahaan yang masih menganggap lulusan SMK sebagai pekerja tingkat awal yang memerlukan pelatihan intensif, berbeda dengan anggapan terhadap lulusan perguruan tinggi. Stigma ini secara tidak langsung membatasi plafon gaji yang bersedia mereka tawarkan. Untuk mengatasi ini, SMK PGRI harus secara proaktif menjalin kemitraan yang erat dengan industri, memungkinkan siswa mereka terlibat dalam proyek-proyek bernilai tinggi saat magang, sehingga perusahaan dapat melihat langsung kualitas dan potensi mereka.
Untuk memastikan siswa vokasi sulit mendapatkan gaji di atas UMR dapat diatasi, SMK PGRI perlu mengambil tindakan strategis. Pertama, wajibkan setiap siswa memperoleh minimal satu sertifikat kompetensi BNSP. Kedua, integrasikan pelatihan soft skill dan negosiasi upah ke dalam kurikulum. Ketiga, dorong siswa untuk mengambil spesialisasi di bidang yang memiliki permintaan tinggi dan gaji premium (misalnya, cloud computing, data science level teknisi, atau robotics). Dengan demikian, lulusan SMK PGRI dapat meningkatkan daya saing, memutus lingkaran kesenjangan lulusan, dan menuntut upah yang sepadan dengan kompetensi yang mereka miliki.